Ilmu Administrasi Pembangunan, Inovasi, Dan Pembangunan

Ilmu Administrasi Pembangunan, Inovasi, Dan Pembangunan 

Sejak awal teori pembangunan selalu terkait erat dengan “strategi pembangunan”, yaitu perubahan struktural ekonomi dan pranata sosial, yang diusahakan guna menemukan suatu solusi yang konsisten dan langgeng untuk setiap persoalan yang dihadapai oleh para pembuat keputusan dalam suatu masyarakat. Hal itu berarti, bahwa teori pembangunan mengandaikan seorang aktor, yang biasa disebut “Negara. Kedekatan antara “Teori” dengan “Strategi” itu, lebih disebabkan oleh usaha pendefinisian “Masalah Pembangunan” sebagai persoalan “Nasional”. Akibatnya, para “Teoritikus Pembangunan” terlebih para pelopornya cenderung memusatkan perhatian mereka pada pemerintah sebagai “Subjek Negara”. Walaupun pada awalnya teori pembangunan tumbuh dari keprihatinan terhadap negara-negara terbelakang, dengan asumsi dasar yang implisit, bahwa keadaan dalam masyarakat itu tidak memuaskan dan harus diubah. Namun secara eksplisit teori pembangunan lebih bersifat “Normatif” dari pada ilmu sosial umumnya.

Tetapi dalam perspektif teori normatif, perbedaan antara “Teori” dengan “Strategi” mudah sekali kabur. Sebaliknya dalam teori positif dimungkinkan membuat perbedaan yang lebih jelas serta dapat mengajukan pertanyaan mengenai “implikasi strategi apakah yang akan dimiliki oleh berbagai teori serta peran apa yang dapat dimainkan oleh para aktor yang berbeda-beda”. Dengan melihat keadaan sekarang ini, yang selama satu dekade lebih telah ditandai oleh berbagai krisis, baik dalam teori pembangunan maupun dalam “Tiga Dunia Pembangunan”, yaitu; “kapitalisme industri”, “Sosialisme Riil”, dan “Kawasan Terbelakang”, yang pada gilirannya menghadapi masalah pembangunan yang agak berbeda. Satu aspek penting dari adanya krisis ini, berkait dengan peran negara, apakah negara merupakan bagian dari masalah atau bagian dari solusi, atau bahkan keduanya. Jadi salah satu cara untuk mencari jalan keluar dari kebingungan itu, adalah dengan menoleh ke belakang serta dengan kritis mengamati konsepsi hubungan terdahulu dan perubahannya. 

Sekarang ini orang memandang dunia sebagai suatu sistem yang ditandai oleh derajat ketergantungan satu sama lain yang semakin meningkat. Dalam hal ini globalisasi teori pembangunan terkait erat dengan nasib strategi pembangunan nasional. Bagi dunia ke-tiga (Kawasan Tertinggal) semakin kuat dirasakan, bahwa pembangunan tiruan harus segera diakhiri, tetapi transformasi dari model pembangunan yang orsinil itu sendiri menghadapi persoalan yang sangat berbeda. Sejauh ini pembahasan tentang teori pembangunan telah menghasilkan beberapa sumbangan yang bersifat normatif (otopis) dan berusaha menilai arti pentingnya. Tetapi persoalannya, apakah pengalaman berinteraksi dengan masalah keterbelakangan selama tiga dekade telah menjadikan teori pembangunan juga relevan bagi dunia maju. Apakah usaha yang mutakhir guna menerapkan teori pembangunan pada persoalan pembangunan di Eropa merupakan suatu tahap dalam perkembangan teori pembangunan yang kesahihannya lebih universal. Apakah dunia industri yang selama kurun waktu panjang telah menjadi model bagi negara-negara “terbelakang”, telah mencapai batas model aliran terbesar. Bagaimana model ini bisa diatasi dan apa alternatifnya?

Berdasarkan beberapa alasan yang tergambar pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam makalah ini dapat diformulasikan sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh globalisasi teori pembangunan dunia terhadap strategi pembangunan nasional di Indonesia”.

Globalisasi Teori Pembangunan Dunia

Di dunia ini, tidak ada negara yang benar-benar otonom, itu berarti tidak ada negara yang pembangunannya dapat dipahami semata-mata sebagai refleksi dari apa yang terjadi di luar batas-batas nasionalnya, (semua negara saling bergantung satu sama lain). Satu dimensi yang jelas dari saling ketergantungan itu, adalah gagasan yang bersifat fisik, biologis, dan ekologis mengenai keseluruhan dan keterbatasan. 

Munculnya kebutuhan Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) dan Laporan Komisi Brandt, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh memuncaknya krisis dan runtuhnya sistem dunia. Strategi reformasi global yang termuat dalam proposal TEIB dan laporan Komisi Brandt antara tahun (1980 dan 1983) mensyaratkan pendekatan “satu dunia-satu sistem”. Jadi kata kunci dalam laporan Brandt, adalah ketergantungan satu sama lain, yang mengandung teori dan strategi. Teorinya adalah, bahwa dunia yang saling tergantung mengusahakan perdamaian dan pembangunan. Sedangkan strateginya adalah, bahwa ketergantungan satu sama lain ini kemudian harus diperkuat dengan lembaga internasional yang mendukung.

Pengaruh Globalisasi Teori Pembangunan Dunia terhadap Pembangunan Nasional Indonesia

Sesungguhnya sistem dunia itu tidak ada, sebab hanya lebih sebagai pendekatan umum terhadap proyek teoritis, dan upaya untuk merekonstruksi ilmu sosial historis yang bebas dari bias yang melumpuhkan sejarah dan ilmu sosial sebagaimana kita memahaminya selama dua dekade terakhir ini, seperti bias evolusionisme, reduksionisme, Eropasentrisme, negarasentrisme, maupun kompartementalisme.

Adapun asal-usul pendekatan sistem dunia itu dapat dilacak kebelakang hingga teori ketergantungan, yang sama-sama bersikap kritis terhadap kerangka “developmentalis”. Sumber kedua, adalah aliran Annales dalam sejarah yang melawan kecenderungan positivism dalam arus utama penulisan sejarah, dan yang mempertahankan perspektif holistik. Sumber ketiga, adalah tradisi realis atau mungkin neorealis dalam hubungan internasional. Jadi pada dasarnya penafsiran sistem dunia mengenai negara-bangsa merupakan penafsiran realis.

Pendekatan Sistem dunia menyatakan, bahwa perekonomian dunia kapitalis telah ada sejak abad ke 16. Sejak itu, sistem ini mengikutsertakan sejumlah masyarakat yang sebelumnya sedikit banyak terisolasi dan mencukupi diri sendiri ke dalam sistem hubungan fungsional yang kompleks (Wallerstein 1974, 1980). Proses ekspansi ini memiliki dua dimensi, yaitu: perluasan geografis dan pendalaman negara pusat dalam mengubah arena eksternal yang besar menjadi wilayah “pinggiran”. Di antara negara pusat dan pinggiran ini, para teoritikus sistem dunia menemukan negara semi-pinggiran yang juga memainkan peranan kunci dalam membuat sistem tersebut berfungsi.

Polarisasi pusat-pinggiran memunculkan pembagian kerja di dunia, di mana negara pusat mengambil peranan sebagai produsen industri, sementara kawasan pinggiran diberi peran sebagai produser pertanian. Ini merupakan kriteria yang krusial bagi status semi-pinggiran, jika dibandingkan dengan pinggiran. Selain itu kawasan semi-pinggiran merupakan negara-negara yang kuat dan ambisius, serta secara agresif bersaing merebut status negara pusat.

Pada tahap sistem dunia sekarang ini, tidak mudah untuk menghancurkan mata rantai ketergantungan dan memprakarsai proses pembangunan yang mandiri di tingkat nasional. Sebenarnya pengalaman sebagian besar negara dunia ketiga memberikan nilai tambah bagi tesis yang menyatakan, bahwa mereka suka atau tidak, tetap merupakan bagian dari “sistem” dan bahwa sungguh ada “kemungkinan transformasi yang terbatas dalam perekonomian dunia kapitalis” (Wallerstein, 1979:66). Menurut para teoritikus sistem dunia, pada dasarnya pembangunan itu soal mengubah posisi struktural dari pinggiran ke semi pinggiran, ini suatu kemungkinan yang secara komparatif terbuka bagi sedikit negara. Karena itu perubahan sejati akan meniscayakan transformasi sistem dunia ke dalam suatu pemerintahan dunia yang sosialis, sebuah prospek yang memang sangat jauh.

Ada perbedaan utama antara pendekatan sistem dunia dengan konsepsi Marxis Kontemporer tentang pembangunan dunia, yaitu masalah definisi kapitalisme, relevansi analisis kelas, dan konsep cara produksi. Dalam pengertian kapitalisme, para teoritikus sistem dunia mendefinisikannya sebagai suatu sistem pertukaran yang berlangsung di tingkat global. Sementara marxis memandang kapitalisme sebagai cara produksi yang hanya dapat didefinisikan secara konkret di tingkat nasional. Kontroversi sirkulasionis versus produksionis ini tampaknya merupakan prinsip utama yang membedakan kedua aliran tersebut. Sedangkan dalam hal analisis kelas kaum Marxis melihat, bahwa konsep kelas telah disingkirkan dalam teori sistem dunia. Sedangkan konsep cara produksi juga menjadi kurang penting dalam analisis sistem dunia dibandingkan aliran Marxisme, karena menurut analisis sistem dunia hanya ada satu cara produksi yakni sistem dunia kapitalis.

Posisi marxis kontemporer dalam melihat situasi industrialisasi di dunia ketiga, adalah lebih melihat pada pembangunan dunia masa mendatang yang diyakini, bahwa ketergantungan ekonomi satu sama lain yang sedang tumbuh harus disambut baik karena dalam konteks ini ikatan “ketergantungan” dilepaskan dan kapitalisme pribumi muncul. Sebagian besar marxis mengakui bahwa persoalan keterbelakangan masih tetap ada dan menimbulkan kesulitan teoritis. Namun satu respons terhadap masalah ini, adalah merevisi, memodifikasi, dan memperluas konsep yang digunakan Marx sehingga konsep tersebut dapat diberi pengertian yang lebih luas (Brenner, 1977).

Selanjutnya lahirnya pendekatan neostruktural modern mencakup banyak masalah dan tingkat analisis. Dalam hal tertentu, pendekatan ini dapat dianggap sebagai dualisme pada tingkat global karena ciri yang paling menonjol dalam sistem tersebut adalah perkembangan transnasionalisme yang terpolarisasi di satu pihak dan disintegrasi nasional di pihak lain.

Pada aspek pertama, sistem kapitalis berubah dari suatu struktur internasional ke struktur transnasional yang sangat konsisten dan dengan perusahaan transnasional sebagai aktor terpentingnya. Dinyatakan, bahwa komunitas transnasional baru sedang muncul, terdiri dari orang-orang dari berbagai bangsa namun dengan nilai dan gagasan, serta pola perilaku yang sama. Di sisi lain pada struktur global ganda ini, masyarakat nasional sebagai penerima konsekuensi proses transnasionalisasi yang kemudian mengalami proses disintegrasi sehingga menimbulkan kekacauan perekonomian masyarakat pribumi dan pemusatan kekayaan maupun pendapatan. Proses marginalisasi ini selanjutnya menjelaskan kecenderungan ke arah penindasan dan otoritarianisme yang dapat dilihat di negara maju maupun di negara terbelakang. Namun pada saat yang sama, masyarakat nasional menghasilkan sejenis proses tandingan yang mengedepankan nilai-nilai nasional dan atau nilai subnasional yang terkadang reaksioner, terkadang progresif.

Bagi Indonesia, pengaruh teori pembangunan dunia merupakan suatu alasan yang strategis dan memaksa bagi pemerintah untuk memilih dan melaksanakan salah satu diantaranya. Nampaknya dari pengalaman sejarah nasional, Indonesia pernah mengalami dan mempraktekkan tiga teori pembangunan yang pada dasarnya berpijak pada teori perubahan sosial dalam ilmu-ilmu sosial. Mulai dari teori Kapitalisme Klasik di zaman penjajahan, kemudian teori Sosialis di zaman pemerintahan Orde Lama, dan sampai pada pelaksanan teori Dependensia (Ketergantungan). Pada masing-masing zaman yang menerapkan teori pembangunan tersebut menunjukkan, bahwa perkembangan teori pembangunan dunia sangat mempengaruhi penerapan pola dan strategi kebijakan pembangunan nasional Indonesia. Khususnya pada zaman pemerintahan Orde Baru sampai sekarang ini, banyak pengalaman pemerintah yang memberikan gambaran tentang betapa tergantungnya bangsa dan negara ini terhadap sistem dunia.

Strategi Pembangunan Nasional Indonesia

Strategi pembangunan dimaksudkan untuk memajukan proses pembangunan, karena itu strategi pembangunan memiliki dua komponen, yaitu tujuan (pembangunan) dan alat (strategi). Adapun teori pembangunan modern sejak awalnya, adalah normatif dan instrumental, ini berarti, bahwa: (a) para teoritikus memiliki berbagai pandangan tentang bagaimana pembangunan yang seharusnya; (b) ada anggapan, bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dapat dikendalikan dan dikemudikan oleh para pelaku, yaitu negara.

Hal inilah yang telah menjelaskan, mengapa pembangunan menjadi konsep yang diperdebatkan dan teori pembangunan merupakan arena pertikaian antar aliran. Interpretasi teoritis mengenai pembangunan global tergantung pada bagaimana cara orang memandang fenomena empiris saling ketergantungan antara satu sama lain. Dalam hal ini baik TEIB maupun Komisi Brant, diacu sebagai contoh reformisme global karena keduanya memahami dunia sebagai sistem tunggal dan karena itulah mereka menekankan suatu keharusan perubahan bagi sistem secara keseluruhan. Persoalan utama strategi reformis ini, ialah agen perubahan apa yang dapat diidentifikasi karena keseluruhan konsepsi tentang intervensi yang terkandung dalam strategi pembangunan, terkait erat dengan negara sebagai aktor dominan.

TEIB meredifinisikan kemandirian sebagai “kemandirian kolektif” sebagai suatu ekspresi solidaritas dunia ketiga. Namun lebih dari kemandirian, penekanannya dititikberatkan pada keadilan bagi Selatan di pasar dunia. Dengan demikian TEIB lebih merupakan strategi politik daripada strategi ekonomi yang bertujuan pada penciptaan rejim perdagangan berdasarkan pada alokasi otoritatif (Menurut pengamat yang tidak simpatik di Wall street Journal, 1975). Tuntutan ekonomi TEIB meliputi: stabilitas harga, perubahan sistem moneter, dan lain-lain. Tapi di pihak lain TEIB tidak menanggapi persoalan keseimbangan ekologis, reformasi sosial internal dan kebutuhan dasar manusia. Walaupun beberapa formulasinya mengesankan suatu pendekatan yang percaya pada diri sendiri, konsisten dengan paradigma ketergantungan, proposal utama yang diusulkan sebenarnya menunjukkan jalan menuju perkembangan lebih melalui perdagangan dengan negara industri dan akses terhadap teknologi mereka, daripada menciptakan kondisi bagi pengembangan kemampuan teknologi yang independen (Villamil, 1977:90).

Di antara negara-negara industri di dunia, Amerika Serikat, yang terutama enggan memerima tuntutan TEIB. Sedangkan Eropa lebih senang memahami TEIB sebagai upaya meningkatnya perdagangan dan meluasnya pasar yang bisa mendukung tujuan untuk merangsang ekonomi dunia dan membawanya keluar dari depresi. Sementara itu, muncul kesepakatan yang berkembang di antara negara-negara di dunia ketiga mengenai perlunya reformasi radikal terhadap tatanan ekonomi internasional. Gagasannya, bahwa reformasi domestik radikal diperlukan di kawasan miskin berkembang karena sama cepatnya di antara agen pembangunan di negara-negara maju. Tetapi persoalan utama TEIB, seperti halnya dengan semua strategi global, bahwa ia merupakan strategi tanpa aktor yang jelas untuk mewujudkannya.

Sedangkan usulan komisi Brandt, didasarkan pada konsep ketergantungan satu sama lain. Jadi untuk strategi pembangunan, komisi ini mengusulkan adanya Transfer Sumber Daya Alam Besar-Besaran (Massive Resource Transfer (MRT)). Menurut usulan ini orang miskin dunia berfungsi sebagai pengangguran, sebab mereka membelanjakan pendapatannya untuk membeli barang yang dihasilkan oleh negara-negara industri. Dengan demikian masalah ekonomi negara industri juga akan terpecahkan. Oleh sebab itu, negara miskin dan negara kaya harus bergerak seiring, bukannya negara miskin saja yang diuntungkan atas pengurbanan dunia kaya, yang merupakan strategi TEIB dan usulan UNCTAD sebelumnya.

Terhadap usulan ini, beragam tanggapan yang muncul sesuai dengan ideologi pembangunan yang berbeda-beda. Bagi para pendukung pembangunan yang tidak tergabung dalam kelompok kanan atau kiri menyadari, bahwa laporan komisi Brandt itu tidak cukup menyadari pengaruh ekologis kapitalisme global dan kesulitan institusional untuk meningkatkan produksi dunia dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga pada akhirnya dapat dikatakan, bahwa globalisasi pembangunan menciptakan keraguan mengenai kelangsungan strategi yang menitikberatkan perhatian pada pembangunan nasional.

Dari berbagai kasus pembangunan mandiri di negara-negara dunia ketiga dapat ditarik beberapa pelajaran, bahwa minat baru dalam teori global dapat dianggap sebagai usaha untuk melampaui teori ketergantungan, dan untuk menciptakan sebuah kerangka di mana pusat maupun pinggiran serta hubungan keduanya diperhitungkan. Dalam perdebatan pembangunan akhir-akhir ini, tampaknya ada reaksi berlebihan terhadap kelemahan aliran ketergantungan dan determinisme pesimistik berkaitan dengan strategi kemandirian. Untuk itu strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor, yang dilaksanakan oleh beberapa NIB direkomendasikan.

Oleh sebab itu kegagalan kemandirian haruslah dipahami dalam hubungannya dengan perubahan struktural dan perubahan politik di dunia. Jadi jangan hanya dijelaskan sebagai akibat dari kelemahan yang melekat pada strategi pembangunan nasional. Perubahan global semakin menyulitkan strategi kemandirian, karena alasan sosial, politik, dan kebudayaan, jadi hanya sedikit negara yang mampu mengikuti strategi NIB. Relevansi kemandirian (lebih sebagai strategi daripada ideologi nasionalis), yang terkandung dalam pendekatan ketergantungan. Hal itu hendaknya jangan dinilai hanya dengan kemunduran strategi baru pada tahun 1970-an, tapi justru harus dipahami sebagai pengalaman belajar.

Salah satu jalan keluar dari kebuntuan teori pembangunan, dan sekaligus sebagai alat untuk melakukan revitalisasi bidang studi pembangunan yang sekarang ini terbengkalai, adalah menitik beratkan perhatian pada studi komparatif strategi pembangunan, berikut hambatan internal dan eksternal pada tingkat implementasinya, untuk itu sangat diperlukan tipologi strategi pembangunan yang baik. Tipologi ini dapat dibuat dengan berbagai cara, misalnya dengan gaya yang kurang lebih sistematis atau dengan suatu pendekatan ad hoc, yang bersumberkan pengalaman pembangunan sekarang ini. 

Dalam hubungan ini, Keith Griffin berhasil mengidentifikasi enam strategi pembangunan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan, (Griffin, 1988):

1. Strategi monetarisme, yang mengasumsikan efisiensi jangka panjang dengan tanda-tanda pasar dalam alokasi sumber daya alam. Strategi ini diperkenalkan dalam periode krisis dengan tujuan jangka pendek, yaitu stabilisasi ekonomi. Dalam Strategi ini peranan negara dalam bidang ekonomi diminimalkan,
2. Strategi perekonomian terbuka, Strategi ini sangat menekankan pada kebijakan untuk memajukan perdagangan luar negeri dan hubungan eksternal lainnya sebagai mesin pertumbuhan. Strategi ini sangat cocok pada negara yang berorientasi suplai aktif,
3. Strategi industrialisasi, strategi ini menekankan pada sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan utama, yang berorientasi pada pasar domestik atau pasar luar negeri (kombinasi keduanya). Menurut strategi ini intervensi negara merupakan hal yang normal,
4. Strategi revolusi hijau, strategi ini memberikan prioritas pada peningkatan produktivitas dan perubahan teknologi (bukan kelembagaan) di sektor pertanian, sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan secara menyeluruh,
5. Strategi redistributif, suatu strategi yang dimulai dari redistribusi pendapatan dan kekayaan, serta tingkat partisipasi tinggi sebagi alat untuk memobilisasi rakyat dalam proses pembangunan,
6. Strategi sosialis, strategi ini lebih menekankan pada peran negara dalam pembangunan, seperti perencanaan pertanian milik negara, dan perusahaan manufaktur milik publik. Meskipun demikian peran negara yang sentral bisa beragam, mulai dari statisme sampai pada ekstrem hingga swakelola (self-management).

Namun dalam hal ini jangan terlalu beranggapan, bahwa semua negara mengikuti strategi pembangunan yang jelas. Tetapi menurut Griffin, sebagian besar negara tidak mengikuti strategi apapun yang dapat dikenali, dan jika demikian pasti tidak lama. Kasus semacam ini semakin banyak akibat semakin melemahnya negara dunia ketiga, dan krisis ekonomi dunia. Karena itu peran strategi pembangunan bagi banyak negara sekarang ini cenderung mengarah pada manajemen krisis daripada transformasi sosial-ekonomi, yang tentu saja sangat mengurangi relevansi teori pembangunan.

Bagi Indonesia, mungkin apa yang katakan oleh Griffin dapat menjadi bahan rujukan untuk memperbaiki situasi-kondisi sosial-ekonomi sekarang ini. Enam strategi yang ditawarkan oleh Griffin dapat menjadi strategi alternatif bagi pemerintah Indonesia yang pada saat ini sedang berusaha memulihkan perekonomian Indonesia. Sebab strategi ini telah disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan dimensi situasi dan kondisi yang melingkupi negara yang akan memakai strategi ini, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Namun kuncinya kembali lagi pada keberanian dan konsistensi kebijaksanaan pemerintah, apakah mau melaksanakan strategi ini. Karena biasanya yang paling rumit dan menentukan apakah suatu alternatif cara dan pendekatan pemecahan masalah dipilih dan dipakai terletak pada mekanisme ini. 

Secara sederhana Enam strategi yang ditawarkan oleh Griffin dapat dibuat tabelnya sebagai berikut:

NO.	S T R A T E G I	PENERAPAN	TUJUAN
1.	Monetarisme	Diperkenalkan dalam peride krisis dengan memperkecil peranan negara di bidang ekonomi	Dalam jangka pendek untuk menstabilkan perekonomian nasional
2.	Perekonomian Terbuka	Sangat menekankan pada kebijakan guna memajukan perdagangan luar negeri dan hubungan eksternal lainnya sebagai mesin pertumbuhan. Sangat cocok pada negara yang berorientasi suplai aktif.	Untuk meng-akumulasikan modal dalam bentuk devisa negara.
3.	Industrialisasi	Berorientasi pada pasar domestik atau pasar luar negeri (kombinasi keduanya).	Mendongkrak per-tumbuhan ekonomi nasional melalui sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan utama.
4.	Revolusi Hijau	Memberikan prioritas pada peningkatan produktivitas dan perubahan teknologi (bukan kelembagaan).	Sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan secara menyeluruh.
5.	Redistributif	Dimulai dari redistribusi pendapatan dan kekayaan, serta peningkatan partisipasi.	Sebagai alat untuk memobilisasi rakyat dalam proses pembangunan.
6.	Sosialis	Dengan lebih menekankan pada peran negara dalam pembangunan, mulai dari statisme sampai ekstrim hingga swakelola.	Untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkeadilan secara menyeluruh.

Namun menurut Wallerstein, pada prinsipnya dalam teori sistem dunia hanya ada tiga strategi, yaitu: (a) strategi memanfaatkan kesempatan, ini merupakan strategi klasik, yang melibatkan tindakan agresif negara untuk mentransformasikan struktur keunggulan komparatif dengan tujuan mendapatkan pasar eksternal; (b) strategi promosi dengan mengundang didasarkan pada keunggulan komparatif yang ada, seperti tingkat upah yang rendah dan keterbukaan umum; (c) strategi kemandirian yang berorientasi ke dalam, namun dalam konteks sistem dunia sekarang ini, strategi ini paling mustahil mencapai keberhasilan, menurut pemikiran pembangunan sistem dunia.

Secara singkat ketiga teori itu dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

NO.	S T R A T E G I	PENERAPAN	TUJUAN
1.	Memamfaatkan Kesempatan (Klasik)	Dengan melibatkan tindakan agresif negara untuk mentransformasikan struktur keunggulan komparatif.	Untuk Mendapat-kan pasar eks-ternal.
2.	Keunggulan Komparatif	Menerapkan kebijakan yang kemudahan para investor untuk menanamkan investasi-nya, seperti tingkat upah yang rendah dan lain-lain.	Untuk mem-peroleh  modal guna memacu per-tumbuhan ekonomi nasional.
3.	Kemandirian yang berorientasi ke dalam	Berorientasi pada ke-mampuan domestik	Mendongkrak per-tumbuhan ekonomi nasional melalui usaha yang mandiri.

Jika melihat pada strategi yang ditawarkan oleh Wallerstein, bagi negara Indonesia mungkin hanya langkah kedua saja yang bisa dijadikan alternatif dalam usaha memecahkan masalah perekonomian sekarang ini. Itupun dengan catatan, bahwa pemerintah harus dapat memberikan iklim yang kondusif (politik, pertahanan, dan keamanan) untuk iklim berinvestasi.

Pendapat lain dari Dudley Seers (1983), yang menggabungkan dimensi internal dengan eksternal (yang disebutnya nasionalis versus antinasionalis) dengan dimensi kedua yang didasarkan pada tingkat egalitarianisme. Dengan menggabungkan dua dimensi ini, teridentifikasi empat posisi ideologis yang berbeda, yaitu: 1) internasionalisme jenis sosialis dan liberal, yang mendukung strstegi pembangunan pintu terbuka; serta 2) jenis kemandirian dan pemutusan hubungan yang radikal maupun konservatif, seperti telihat pada gambar di bawah ini:

Menurut Seers, pada dasarnya kebijakan pembangunan merupakan tindakan menyeimbangkan, yaitu apa yang disebutnya sebagai “ruang untuk manuver” yang secara obyektif berbeda bagi tiap negara dan situasi historis, namun secara subyektif berbeda pula bagi berbagai pengamat. Artinya keberhasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh pemamfaatan ruang manuver untuk mengakumulasi, merasionalisasi sistem produksi nasional, dan mengarahkan negara ke tempat yang semestinya dalam pembagian kerja dunia. Hal inilah yang menurut Hettne (2001:269), sebenarnya sedang dilakukan oleh NIB. Tapi umumnya NIB tidak memilih antara industrialisasi substitusi impor atau industrialisasi yang berorientasi ekspor. Mereka cenderung melaksanakan keduanya, dan mengubah penekanan pada saat yang tepat. Ini merupakan ujian yang krusial bagi rejim developmentalis, karena strategi pembangunan apapun, akan mengembangkan kepentingan dirinya sendiri dan melawan setiap perubahan yang membahayakan kepentingan ini. Pendapat Seers secara sederhana dapat dijelaskan melalui tabel, sebagai berikut:

NO.	IDEOLOGI	STRATEGI	KARAKTERISTIK IDIOLOGI	PENERAPAN STRATEGI
1.	Sosialis Marxisme	Pintu Terbuka	a)    Anti nasiona-lisme yg tinggi, b)    Tingkat Egali-tarian yg tinggi, c)    Tidak mengenal tingkatan dalam masyarakat,	a)    Tidak menutup diri dari pe-ngaruh dunia luar, b)    Membukakan pasarnya dengan dunia interna-sional.
2.	Liberal Neoklasik	Pintu Terbuka	a)    Anti nasiona-lisme dan egali-taria yg tinggi, b)    Membuka pasar yg dgn seluas-luasnya, c)    Tidak meng-agungkan per-samaan di ma-syarakat dlm menerapkan fungsi eko-nominya.	a)    Masyarakat di-kondisikan dlm dunia bisnis,
3.	Konservatif Tradisional	Kapitalisme Negara	a)    Anti egalitarian tetapi mau men-dukung nasiona-lisme, b)    - Menginginkan kemandirian tanpa radika-lisme.	a)    Pasar dibatasi dari dunia luar & terbatas dalam memproduksi barang, b)    Masyarakat di-usahakan berjiwa bisnis, c)    - Tidak ada mo-nopoli negara.
4.	Dependensia	Kemandirian	a)    Mendukung egalitarian dan nasionalisme secara radikal, b)    Mengagungkan persamaan warga dalam kehidupan bernegara, c)    Memutuskan ketergantungan dgn negara lain.	a)    Negara sbg aktor dominan yg menjalankan perekonomian, b)    Tdk ada ke-bebasan pasar ekonomi, c)    Menutup diri terhdp per-dagangan luar negeri.

Dari beberapa strategi pembangunan yang telah dikemukakan oleh para ahli teori pembangunan itu, bagi Indonesia strategi pembangunan yang sudah ditempuh selama ini telah mencerminkan maksud dan tujuan dari pembangunan itu. Namun dalam prakteknya telah terjadi bias, sehingga esensi yang sebenarnya dari pembangunan itu sendiri tidak terwujudkan. Jika hakekat pembangunan itu, adalah perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik (dari tradisional ke modern), maka intinya bagaimana cara membangun manusia yang memiliki kemampuan untuk selalu memperbaharui kehidupannya ke arah yang lebih baik. Kebijakan pemerintah Orde Baru yang meletakkan dasar pembangunan materi (Fisik) sebagai batu loncatan untuk mencapai hakekat pembangunan yang dimaksud ternyata telah mengaburkan tujuan yang sebenarnya. 

Hal itulah yang menjadi alasan dasar mengapa orang menyatakan, bahwa pemerintah Orde Baru telah gagal membangun bangsa ini dan mewariskan kebangkrutan pada generasi selanjutnya. Pengalaman sejarah ini seharusnya menjadi pelajaran yang amat berharga bagi para pemimpin dan rakyat Indonesia, bahwa pembangunan sumber daya manusia harus mendapat tempat yang sangat strategis dan domain pertama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang berkesungguhan, berkesinambungan, dan terkonsentrat tinggi dengan dukungan materi yang dianggarkan cukup besar pada APBN dan political will dari pemerintah dalam pelaksanaannya saat ini di difocuskan pada perbaikan ekonomi nasional yang berbasiskan kemandirian. Untuk itu pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan menjadi sebuah alternatif yang cukup memberikan harapan. Namun untuk lebih mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi itu, pemerintah tidak bisa lepas dari bantuan luar. Dilematis yang pemerintah hadapi sekarang ini, adalah keadaan perekonomian nasional yang semakin memburuk, dan pada pihak lain pemerintah semakin dituntut untuk segera memperbaiki keadaan perekonomian nasional tersebut.