Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan

Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut terdapat 

beberapa unsur perjanjian kredit yaitu : 

a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; 

b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain 

c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam 

jangka waktru tertentu; 

d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. 

Unsur pertama dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu; uang di sini seiogianya ditafsirkan sebagai 

sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah 

maupun valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada 

rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, 

pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (factoring) dan 

pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti 

negosiasi hasil ekspor. 

Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, agar suatu perjanjian 

menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan 

untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (cause) 

yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga 

syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu 

perjanjian. 

Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk 

mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam

jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya 

hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. 

Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit 

yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari 

debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud. 

Selain pengertian mengenai Kredit sebagaimana dimaksud di atas, dalam 

UU Perbankan juga dikenal adanya Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

yang merupakan bentuk penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.

Namun, dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai beberapa 

regulasi Bank Indonesia mengenai kredit berdasarkan prinsip konvensional 

yang berlaku bagi Bank Umum.